Aktivitas luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam setahun terakhir mendapat banyak sorotan di tengah masyarakat. Setiap kali beliau melakukan lawatan bilateral, menghadiri konferensi internasional, atau bertemu tokoh global, informasinya selalu menghiasi pemberitaan serta menjadi topik diskusi, baik di ranah daring maupun luring.
Namun, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan relevansi dari seringnya kunjungan ke luar negeri ini. Kegalauan mereka sering terekam dalam pertanyaan seperti, “Apa manfaat nyata buat rakyat?” atau “Mengapa presiden tak lebih fokus urus negeri sendiri?” Fenomena ini sangat wajar terjadi, sebab imbas diplomasi negara memang kerap kali tampak tidak kasatmata, berbeda dengan proyek fisik yang hasilnya langsung bisa dirasakan publik.
Di sisi lain, kompleksitas politik internasional membuat peran diplomasi semakin vital. Dunia sedang mengalami ketegangan berlarut, dari rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok hingga perang Rusia-Ukraina yang masih berlanjut dan krisis Timur Tengah yang memicu fluktuasi ekonomi global. Dalam kondisi seperti ini, keterlibatan aktif Indonesia pada tataran global menjadi sangat krusial untuk melindungi kepentingan domestik.
Dalam diskusi IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, wacana ini menjadi pembahasan hangat. Menurut Anggy Pasaribu, moderator diskusi yang juga seorang jurnalis, kesenjangan komunikasi antara aktivitas diplomasi pemerintah dan pemahaman publik tampak jelas. Masyarakat mendengar Indonesia lebih aktif di panggung internasional, tetapi mereka sering kebingungan memahami urgensi dan tujuan di balik aktivitas tersebut.
Anggy menyoroti bahwa situasi internasional saat ini sarat ketidakpastian, mulai dari isu keamanan hingga harga energi dan rantai suplai yang akhirnya berimbas nyata ke masyarakat. Perubahan global tidak hanya berdampak pada negara lain, tetapi juga sampai ke dapur masyarakat Indonesia.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menambahkan bahwa geopolitik dunia yang makin terfragmentasi mendorong Indonesia untuk terus menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Ia menekankan pentingnya Indonesia mempraktikkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, namun juga adaptif dan fleksibel. Pendekatan “hedging”—menjaga hubungan dengan banyak kelompok tanpa berpihak penuh pada salah satu kubu—menjadi jalan tengah yang dipilih.
Pembahasan serupa dipertegas Broto Wardoyo, Ketua Program Studi Hubungan Internasional UI. Menurutnya, strategi keaktifan Indonesia kini bertransformasi menjadi model resilience-based hedging, yang sekaligus menguatkan kapasitas nasional sebagai perlindungan dari goncangan global. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi seperti G20, ASEAN, dan BRICS sebetulnya adalah usaha strategis, bukan sekadar seremoni diplomatik. Ada kepentingan menjaga marwah dan ruang negosiasi Indonesia di tengah rivalitas dunia.
Sayangnya, pesan strategis ini jarang terdiseminasi dengan baik ke masyarakat. Publik difokuskan pada liputan visual dan kuratorial, seperti foto pertemuan serta agenda formal, bukan narasi tentang pentingnya langkah tersebut. Ini membuat masyarakat melihat diplomasi hanya sebagai aktivitas pejabat tinggi, tanpa memahami dampaknya ke ekonomi, stabilitas, atau keamanan sehari-hari.
Masalah lain muncul ketika strategi komunikasi publik sering hanya berputar di kalangan elite. Bahasa diplomasi dan istilah teknis kadang begitu menjauh dari pola pikir warga kebanyakan. Di era transparansi dan informasi cepat seperti sekarang, narasi yang tidak dibangun dengan jelas akan mudah dikalahkan oleh informasi yang viral namun dangkal. Karena itu, komunikasi kebijakan luar negeri harus bersifat edukatif, menjelaskan keterkaitan antara diplomasi dengan kebutuhan rakyat.
Menurut Anggy, pemerintah perlu figur yang mampu memaparkan kebijakan luar negeri dengan bahasa lugas serta menghubungkannya dengan realita warga. Penjelasan yang membumi, tentang bagaimana diplomasi berpengaruh pada peluang kerja, investasi, harga barang, maupun keamanan nasional, harus sering dilakukan. Di media sosial, narasi pemerintah juga sepatutnya tidak sekadar reaktif atau defensif, melainkan menampilkan esensi dari kebijakan itu sendiri.
Jadi, tantangan diplomasi Indonesia hari ini tidak hanya terletak pada upaya memenangkan simpati di mata dunia, tetapi juga menyakinkan masyarakat bahwa aktivitas ini membawa dampak nyata. Komunikasi publik yang efektif akan membuat masyarakat merasa memiliki dan memahami arah diplomasi negaranya. Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi bukan sekadar pengakuan global, melainkan juga penerimaan dan pemahaman masyarakat dalam negeri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
