DPW Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat mengapresiasi kehadiran Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dalam diskusi publik bersama BEM KM Universitas Andalas. Diskusi bertema “Menguliti Narasi Keberhasilan Pemerintah Pusat di Tengah Krisis Daerah” dihadiri langsung oleh Andre pada Kamis (9/4/2026). Ketua DPW Darlinsah menyatakan bahwa kehadiran Andre di tengah mahasiswa yang kritis menunjukkan bahwa wakil rakyat siap menerima kritik dengan baik asalkan disampaikan secara adab dan beretika.
Menurut DPW Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat, dialog antara mahasiswa dan pembuat kebijakan penting untuk menjaga kontrol sosial. Kritik harus disampaikan dengan data yang jelas dan sikap yang santun. Darlinsah juga menekankan perlunya menjaga etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik agar substansi kritik tetap terjaga.
Selain itu, DPW mendukung pernyataan Presiden Mahasiswa KM Unand, Shabbarin Syakur, terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai implementasi program tersebut perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat setempat. Evaluasi diperlukan agar program MBG dapat memberikan dampak positif bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM di Sumatera Barat.
Darlinsah juga memberikan apresiasi kepada Andre Rosiade atas perhatiannya terhadap Sumatera Barat. Menurutnya, kehadiran dan perjuangan aktif Andre dalam memperjuangkan program dan alokasi anggaran pusat untuk daerah merupakan wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap Sumatera Barat. Komunikasi dan advokasi yang dilakukan Andre membantu mengalirkan program dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional.
Dengan adanya peran aktif Andre dan kader Partai Gerindra lainnya, aspirasi daerah lebih mudah terhubung dengan kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan perhatian Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap Sumatera Barat. Darlinsah menutup dengan menyebut bahwa representasi wakil rakyat yang baik sangat penting dalam menjaga hubungan antara kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat.
