Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. RUU tersebut ditetapkan sebagai usul inisiatif pemerintah, meski sebelumnya belum tercantum dalam daftar Prolegnas.
Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Keputusan tersebut menjadi dasar bagi DPR untuk memproses RUU PFII dalam agenda legislasi prioritas tahun depan.
Baleg paparkan urgensi RUU PFII
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menyampaikan laporan mengenai alasan dan urgensi penyusunan RUU tersebut sebelum forum mengambil keputusan. Dalam laporannya, Martin menyebut rancangan aturan itu diarahkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi makro.
Ia juga menyampaikan bahwa regulasi tersebut diharapkan dapat memperbesar kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional. “Memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional,” kata Martin saat membacakan laporan di ruang rapat paripurna.
Menurut Martin, Baleg perlu melaporkan RUU PFII kepada rapat paripurna karena status awal rancangan undang-undang itu berada di luar daftar Prolegnas. Setelah menjelaskan poin-poin urgensinya, Martin menyerahkan draf keputusan kepada pimpinan DPR RI untuk dimintakan persetujuan anggota dewan.
“Untuk selanjutnya kami serahkan kepada rapat paripurna yang terhormat untuk kiranya menetapkan RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 sebagai usul inisiatif pemerintah,” ujar Martin.
Disetujui anggota DPR
Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian memimpin proses pengambilan keputusan. Ia meminta persetujuan anggota DPR terhadap laporan Baleg mengenai usulan rancangan undang-undang yang sebelumnya berada di luar Prolegnas.
“Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah laporan Badan Legislasi terhadap usulan rancangan undang-undang di luar prolegnas dapat disetujui?” tanya Puan.
Pertanyaan tersebut dijawab setuju oleh para anggota DPR yang mengikuti rapat, baik secara langsung maupun virtual. Persetujuan itu kemudian ditegaskan melalui ketukan palu oleh Puan Maharani.
Dengan keputusan tersebut, RUU PFII resmi tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 sebagai rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah. Selanjutnya, pembahasan RUU akan berjalan dalam tahapan legislasi sesuai agenda DPR.
