DPRD Bali Memastikan Kelanjutan Panitia Khusus TRAP
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, menegaskan bahwa Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) tetap akan melanjutkan tugasnya. Penarikan dua anggota oleh Fraksi Golkar tidak akan menghentikan kerja pansus ini dalam menyelesaikan tujuh kasus dugaan pelanggaran hingga batas waktu 6 Oktober 2026.
Penarikan Anggota oleh Golkar
Keputusan Partai Golkar untuk menarik dua anggotanya dari DPRD Bali yang tergabung dalam Pansus TRAP memunculkan dinamika baru. Mereka merasa perlu untuk melakukan pembentukan ulang dan memastikan aktivitas pansus sesuai dengan Surat Keputusan (SK) pertama kali.
Sikap DPRD Bali
Meski terjadi penarikan anggota, pimpinan DPRD Bali meyakinkan bahwa Pansus TRAP akan tetap melanjutkan penanganan tujuh kasus yang ada. Mereka juga tetap membuka telinga untuk aduan masyarakat yang membutuhkan bantuan pansus dalam menyelesaikan persoalan tata ruang, perizinan, dan aset di Bali.
Menurut Dewa Mahayadnya, penting bagi DPRD Bali untuk tetap berkomunikasi dengan semua fraksi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai hal ini. Hal tersebut menunjukkan kematangan lembaga dan rasa peduli anggota dewan terhadap aturan main serta akuntabilitas lembaga.
Tanggapan Wagub Bali
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, memberikan tanggapannya terkait situasi ini. Baginya, apapun yang terjadi, Pansus TRAP akan tetap bekerja optimal untuk membantu Pemprov Bali dalam memberantas pelanggaran tata ruang.
