Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung baru-baru ini menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dengan tujuan meningkatkan kualitas perumusan kebijakan publik di daerah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Menurut Rahmat Feri Pontoh, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, forum ini berfokus pada peningkatan kompetensi analis kebijakan melalui penguatan metodologi analisis, penyusunan policy brief, dan koordinasi lintas sektor, dengan tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Publik yang Berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”
Rahmat menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas analis sebagai kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Dia juga menyoroti tantangan utama dalam peningkatan kebijakan publik, seperti keterbatasan data terintegrasi, koordinasi antar-instansi yang belum optimal, dan perbedaan kapasitas analis. Johan Manurung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan hukum yang efektif.
Johan menambahkan bahwa peningkatan kapasitas analisis kebijakan menjadi kunci dalam menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan implementatif. Acara FKK juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga dan akademisi terkait kebijakan publik. Diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat budaya kerja berbasis evidence-based policy dengan rekomendasi kebijakan yang didukung oleh data valid dan analisis terukur. Ini adalah langkah strategis dalam mendukung terciptanya kebijakan hukum yang berkualitas, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan hukum di daerah.
