Kantor Imigrasi Maluku Perkuat Pengawasan demi Dukung Investasi dan Pariwisata
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku berkomitmen untuk memperkuat pengawasan keimigrasian guna mendukung iklim investasi dan sektor pariwisata di daerah tersebut. Penguatan ini dilakukan melalui optimalisasi fungsi intelijen, penegakan hukum, dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Prioritas Pengawasan di Maluku
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Gindo Ginting, menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi prioritas utama. Mengingat Maluku sebagai daerah kepulauan dengan wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, serta mobilitas masyarakat yang tinggi, hal ini dianggap penting.
“Penyelenggaraan keimigrasian tidak hanya tentang pelayanan berkualitas, tetapi juga menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan efektif, penegakan hukum yang adil, dan keterlibatan masyarakat untuk menciptakan situasi keimigrasian yang kondusif,” ujar Gindo.
Kolaborasi dan Pencegahan
Penguatan pengawasan akan melibatkan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Pendekatan kolaboratif dan preventif diharapkan dapat menekan potensi kerawanan keimigrasian. Selain itu, program PIMPASA dan Desa Binaan Imigrasi akan dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keimigrasian hingga ke tingkat desa.
Gindo menekankan pentingnya melaksanakan tugas keimigrasian secara akuntabel, transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil. Integritas dianggap sebagai kunci utama dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dukung Pembangunan Daerah
Gindo berharap penguatan fungsi keimigrasian dapat mendukung iklim investasi dan sektor pariwisata di Maluku. Kolaborasi dianggap kunci untuk menghadapi tantangan keimigrasian yang terus berkembang. Dengan budaya kerja yang berintegritas dan profesional, diharapkan kinerja organisasi dapat meningkat serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan keamanan nasional.
