Penambahan Kementerian di Indonesia menjadi topik yang banyak diperbincangkan belakangan ini. Bambang Haryo Soekartono, Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, menilai bahwa penambahan Kementerian dapat dilakukan jika memang sesuai dengan kebutuhan negara dan efisiensi pengelolaan. Menurut BHS, Indonesia sebagai negara besar memiliki tantangan kompleks yang memerlukan jumlah menteri yang memadai untuk mengatasi berbagai persoalan, mulai dari devisa hingga pengembangan sumber daya. Ia juga menyoroti jumlah menteri di negara tetangga seperti Malaysia, Myanmar, dan Singapura yang lebih banyak daripada Indonesia, meskipun Indonesia menghadapi tantangan yang lebih kompleks.
Selain itu, BHS juga mendukung wacana pemisahan Kemendikbudristek menjadi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, pendidikan dan kebudayaan membutuhkan fokus dan perhatian yang lebih untuk memastikan keberlangsungan dan pengembangan budaya asli Indonesia yang mencapai hampir 700 kebudayaan. Di sisi lain, pelestarian kebudayaan juga mampu mendukung sektor pariwisata dan perekonomian, karena wisatawan mancanegara cenderung tertarik pada wisata budaya.
Selain itu, BHS juga mengusulkan untuk pembentukan satu kementerian yang khusus mengurus sektor pangan dan pemisahan antara kementerian yang menangani pendapatan dan pengeluaran negara, seperti yang diterapkan di Malaysia. Menurutnya, hal utama yang harus diperhatikan dalam pemisahan atau penambahan Kementerian adalah keefektifan, efisiensi, proporsionalitas beban tugas, dan kesinambungan. Sumber daya manusia yang kompeten dan profesional juga menjadi kunci keberhasilan setiap Kementerian.
