Selain memperketat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan kripto, Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual juga mewajibkan Virtual Asset Service Providers (VASP) atau penyedia layanan aset virtual menerapkan standar pengelolaan dana yang lebih ketat. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pengguna kripto dari potensi risiko.
Perlindungan Dana Nasabah
Dalam aturan tersebut, perusahaan penyedia layanan kripto diperintahkan untuk memisahkan dana dan aset kripto milik nasabah dari kekayaan perusahaan. Selain itu, dana tunai pelanggan juga harus disimpan di bank-bank lokal, sehingga dapat dijamin keamanannya.
Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lapisan perlindungan bagi pengguna jika terjadi insiden pada perusahaan tersebut, seperti kebangkrutan atau tindakan yang merugikan nasabah akibat kelalaian internal.
Penindakan Regulasi
Regulasi ini tidak hanya berfokus pada perlindungan konsumen, tetapi juga memberikan kewenangan lebih besar kepada Financial Services Commission (FSC) untuk mengawasi dan memeriksa operasional VASP. Langkah ini diharapkan dapat menekan aktivitas ilegal yang rentan terjadi dalam industri kripto.
Virtual Asset Service Providers (VASP) merupakan entitas atau platform yang menyediakan berbagai layanan terkait aset digital, termasuk jasa pembelian, penjualan, transfer, dan penyimpanan mata uang kripto. Dengan regulasi yang lebih tegas, diharapkan transparansi dan keamanan dalam ekosistem kripto dapat terjaga dengan baik.
