Rencana pemberlakuan pajak kripto di Korea Selatan pada Januari 2027 menghadapi tekanan penundaan. Pemerintah akan mempertemukan pejabat keuangan dengan perwakilan sejumlah bursa aset digital pada Selasa, 20 Oktober 2026, untuk membahas kesiapan industri dan penerapan kebijakan tersebut.
Pertemuan pemerintah dan bursa kripto
Rapat itu melibatkan Upbit, Bithumb, Coinone, DigitalX, dan Gopax. Eksekutif Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) juga dijadwalkan hadir. Organisasi tersebut mewakili 27 penyedia jasa aset virtual yang telah terdaftar di Korea Selatan.
Delegasi pemerintah dipimpin Wakil Menteri Pertama Keuangan dan Ekonomi Kwon Dae-young. Ia akan didampingi Direktur Jenderal Kebijakan Keuangan Digital di Komisi Jasa Keuangan (FSC), Yoo Young-jun.
Pertemuan digelar ketika pelaku industri mendorong pemerintah menunda awal pemungutan pajak kripto. Desakan itu berkaitan dengan belum finalnya standar untuk sejumlah jenis transaksi serta waktu persiapan infrastruktur yang dinilai semakin terbatas.
Seorang pejabat bursa kripto menyampaikan pandangan tersebut kepada Yonhap pada Minggu, 18 Oktober 2026. “Standar untuk berbagai jenis transaksi belum final, dan waktu persiapan infrastruktur makin sempit. Ada pandangan bersama yang mendukung penundaan awal pemungutan pajak,” ujarnya.
RUU mengaitkan pajak dengan pertukaran data
Tekanan untuk menunda kebijakan itu muncul bersamaan dengan langkah legislatif. Anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea, Park Min-gyu, mengajukan rancangan undang-undang penundaan pajak kripto pada Jumat, 16 Oktober 2026.
RUU tersebut mengusulkan agar pemungutan pajak tidak dimulai pada Januari 2027. Jadwal baru akan dihitung berdasarkan pelaksanaan pertukaran data melalui Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) milik Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Berdasarkan rancangan itu, pemungutan pajak baru dimulai pada 1 Januari tahun kedua setelah Korea Selatan mulai berbagi data dalam kerangka CARF. Pemerintah Korea Selatan memperkirakan pertukaran data pertama berlangsung pada 2027. Dengan perhitungan tersebut, awal pemungutan pajak akan bergeser ke 2029.
Pertemuan pada 20 Oktober menjadi forum bagi pemerintah untuk mendengar langsung kesiapan bursa dan penyedia jasa aset virtual sebelum kebijakan pajak dijadwalkan berlaku. Hingga kini, pembahasan mengenai penundaan masih terkait dengan rancangan undang-undang yang diajukan Park Min-gyu serta masukan dari pelaku industri.
