Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah meluncurkan program subsidi sertifikasi kompetensi bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebanyak 400 subsidi sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Level 2 diberikan hingga Juni 2026 dengan tujuan agar lulusan SMK memiliki lebih dari sekadar ijazah, tetapi juga sertifikat yang diakui industri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing lulusan SMK dalam dunia kerja.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK masih lebih tinggi daripada jenjang pendidikan lainnya, menandakan ketidaksinkronan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, juga mendorong pengembangan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal dan internasional untuk mendukung program tersebut.
Sertifikasi kompetensi dari LSP Level 2 diharapkan menjadi jembatan antara pendidikan dan industri, menghadirkan standar yang dipahami dunia kerja. Konsep link and match perlu diimplementasikan dengan peta kebutuhan industri yang akurat, terutama dalam sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan energi di NTB. Kerja sama dengan perusahaan perlu diperluas agar sertifikat lebih bermakna, melalui skema magang atau rekrutmen langsung. Diharapkan pemerintah provinsi dapat memfasilitasi forum antara kepala SMK dan asosiasi industri untuk menyelaraskan kurikulum dan kebutuhan tenaga kerja.
