Pembenahan Distribusi Subsidi BBM Potensial Hemat Rp200 Triliun per Tahun
JAKARTA – Potensi penghematan anggaran negara hingga Rp200 triliun per tahun bisa tercapai apabila kesalahan inklusi dalam penyaluran subsidi BBM berhasil diperbaiki. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Energi Nasional (DEN), M. Fadhil Hasan, di Jakarta pada Kamis (25/6).
Reformasi Distribusi Subsidi untuk Efisiensi Anggaran
Fadhil Hasan menegaskan pentingnya reformasi dalam model distribusi subsidi untuk membuka ruang fiskal yang luas. Dana yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk mendukung program perlindungan sosial dan kesejahteraan publik yang lebih terarah. Dengan demikian, efektivitas penggunaan anggaran subsidi BBM dapat meningkat secara signifikan.
“Dana yang dihemat tersebut nantinya dapat dialokasikan untuk program perlindungan sosial dan publik lainnya,” ungkap Fadhil.
Ketidakseimbangan dalam Distribusi Subsidi
Fadhil juga menyoroti adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kerangka subsidi saat ini. Data menunjukkan bahwa 20 persen penduduk terkaya menerima lebih dari separuh total subsidi BBM dan kompensasi pemerintah. Di sisi lain, 10 persen penduduk terkaya menerima subsidi BBM hingga Rp2,5 juta per kapita setiap tahunnya, sementara 10 persen penduduk termiskin hanya menerima Rp50.000 per kapita per tahun.
Sistem distribusi subsidi yang tidak proporsional ini menimbulkan ketidakadilan, di mana kelompok miskin seharusnya menjadi sasaran utama subsidi, namun malah dinikmati oleh kelompok kaya.
Implementasi Skema Subsidi yang Lebih Tertarget
Untuk mengatasi permasalahan ini, Fadhil menekankan pentingnya pemerintah dan DPR bekerjasama dalam melakukan perombakan terhadap mekanisme distribusi subsidi. Salah satu solusi yang disarankan adalah dengan mengganti skema subsidi terbuka menjadi pendekatan yang lebih tertarget.
“Kita harus mengadopsi skema subsidi tertutup serta menyinkronkan sistem distribusi dengan data sosial ekonomi terkini,” tegas Fadhil.
Sumber: Antara
