Tahun 2025 menandai periode penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan isu-isu sosial dan politik yang mendesak, para politisi di Senayan terus berkontribusi dengan pemikiran, ide, dan kritik. DPR RI berperan penting dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, dengan sorotan publik tertuju pada kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025. Meskipun terjadi nonaktifnya beberapa anggota DPR, termasuk Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, namun banyak pimpinan dan anggota DPR yang tetap aktif dalam menyuarakan kritik terhadap permasalahan yang dihadapi.
Polemik seputar pagar laut di Teluk Jakarta pada awal 2025 menjadi perhatian serius, khususnya terkait dampaknya terhadap nelayan. Komisi I, II, dan V DPR RI memanggil kementerian terkait untuk klarifikasi, dan akhirnya TNI AL turut membongkar pagar laut tersebut, langkah yang disambut baik oleh DPR. Isu tambang di Raja Ampat pada Juni 2025 juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ekosistem. DPR RI, melalui Komisi XII dan VII, menyoroti masalah ini dan Presiden Prabowo mencabut izin empat perusahaan tambang, tindakan yang diapresiasi oleh DPR.
Selain itu, rencana penulisan ulang sejarah oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadi topik diskusi publik. Komisi X DPR RI meminta penjelasan atas kontroversi ini, dan Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya menjaga integritas sejarah. Kasus perundungan di lingkungan pendidikan juga menjadi fokus pada tahun 2025, terutama setelah menimbulkan korban jiwa. Komisi X dan IX DPR RI angkat suara, dengan usulan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk memutus rantai budaya perundungan.
Reformasi Polri juga menjadi sorotan setelah kerusuhan pada Agustus 2025, terutama terkait insiden kendaraan Brimob. Komisi III DPR RI menekan perlunya reformasi menyeluruh, yang merespon pemerintah dengan pembentukan Komisi Reformasi Polri. Bencana banjir bandang di Sumatera pada akhir November 2025 membuat desakan penetapan status bencana nasional. Beberapa anggota DPR turun langsung ke lokasi bencana, sementara Komisi IV meminta Menteri Kehutanan untuk membahas kerusakan hutan yang memperburuk situasi bencana.
