Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tengah giat melakukan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di sekitar bantaran sungai. Ini menjadi langkah strategis yang diambil untuk mempercepat program ini yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintah. Bupati Kubu Raya, Sujiwo, memimpin rapat koordinasi di Sungai Raya pada Minggu, 5 April lalu, dimana ia menegaskan hambatan utama dalam program ini adalah legalitas kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melibatkan berbagai pihak mulai dari Baznas, Korpri, Bank Kalbar, Perumda Tirta Raya, hingga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Bupati Sujiwo menegaskan bahwa upaya perbaikan RTLH di kawasan bantaran sungai adalah misi yang bersifat sosial dan kemanusiaan yang harus dilakukan secara gotong-royong. Meskipun sudah ada sekitar 1.460 unit rumah yang berhasil direhabilitasi pada tahun ini, program ini belum dapat menyentuh kawasan bantaran sungai. Namun, masyarakat setempat telah mulai terlibat aktif dalam rehabilitasi rumah mereka dengan dukungan penuh dari berbagai pihak.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga akan melakukan pendataan untuk memastikan program ini tepat sasaran. Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda Litbang, dan Dinas Sosial akan terlibat dalam proses ini. Pemkab Kubu Raya memiliki target untuk perbaikan RTLH di kawasan bantaran sungai dilakukan secara bertahap dengan kerjasama semua pihak. Semua langkah ini diambil dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat pesisir.
