Saturday, November 14, 2026

Pemkab PPU Jaga Stabilitas Harga Pangan, Kendalikan Inflasi

Share

Inflasi tahunan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai 4,18 persen pada September 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan telah melampaui rentang sasaran inflasi nasional, sehingga pemerintah daerah memperkuat pengendalian harga pangan.

Berdasarkan data indeks harga konsumen (IHK), inflasi bulanan Penajam Paser Utara pada periode yang sama tercatat 0,56 persen. Kelompok makanan dan minuman masih menjadi salah satu penyumbang utama kenaikan harga. Pemerintah kabupaten menilai stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan sebagai fokus penting untuk menekan laju inflasi.

Pemetaan kebutuhan hingga pasar murah

Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara sekaligus Ketua Pelaksana Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tohar, mengatakan pemerintah berupaya memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar.

“Pemerintah setempat berupaya agar masyarakat lebih mudah memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau,” ujar Tohar di Penajam, Selasa.

Menurut Tohar, TPID melakukan pemetaan kerawanan pangan di setiap desa dan kelurahan. Pemetaan itu digunakan untuk mengarahkan distribusi bahan pangan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, sehingga penyaluran dapat dilakukan secara lebih tepat.

Pemerintah daerah juga menyusun jadwal pelaksanaan gerakan pasar dan pangan murah. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan sejumlah lembaga terkait, termasuk Perum Bulog, untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan di tengah masyarakat.

Upaya itu menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah setelah inflasi tahunan berada di atas sasaran nasional 2026. Sasaran tersebut ditetapkan pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, atau 2,5 persen dengan deviasi 1 persen.

Pasokan dari luar daerah dan perhatian pada air bersih

Pengendalian harga di Penajam Paser Utara menghadapi tantangan karena sebagian besar bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat masih didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Kondisi cuaca dapat memengaruhi kelancaran pengiriman dari daerah asal, yang kemudian berdampak pada ketersediaan pasokan serta harga di tingkat konsumen.

Karena itu, pemerintah melalui TPID tidak hanya memusatkan perhatian pada distribusi pangan. Ketersediaan air bersih juga masuk dalam pertimbangan pengendalian inflasi karena berkaitan dengan kebutuhan warga, baik untuk konsumsi maupun kegiatan sehari-hari.

“Ketersediaan air bersih juga diperhatikan dalam pengendalian inflasi, karena juga kebutuhan warga untuk konsumsi dan aktivitas sehari-hari, seperti mandi dan mencuci,” kata Tohar.

Melalui pengaturan distribusi, pelaksanaan pasar murah, dan kerja sama dengan lembaga penyedia pasokan, pemerintah Penajam Paser Utara berupaya menjaga laju inflasi tetap berada di bawah standar sasaran nasional 2026.

Source link

Baca selengkapnya

Crypto