Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tetapkan Enam Komitmen Penguatan Akses Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) telah menetapkan enam komitmen utama dalam penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah strategis ini diumumkan di Manado sebagai upaya memperluas akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen Pemerintah Sulut
Asisten II Pemprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, menjelaskan bahwa salah satu komitmen utama adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dengan target ambisius mencapai 94,54 persen pada tahun 2029. Selain itu, memperkuat program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) berbasis komoditas unggulan, mempererat kolaborasi lintas sektor, serta menyelaraskan program TPAKD dengan prioritas pembangunan dalam RPJMD.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga fokus pada peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan kapasitas SDM TPAKD, serta mengoptimalkan akses pembiayaan melalui berbagai program seperti KUR dan Kredit Bohusami. Gubernur Sulut menegaskan pentingnya peran aktif dari bupati dan wali kota dalam implementasi program ini untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan inklusif di daerah.
Peluang dan Tantangan Inklusi Keuangan
Sulawesi Utara dan Gorontalo dinilai memiliki peluang besar untuk tumbuh bersama jika didukung sistem keuangan yang inklusif dan efisien. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti akses pembiayaan bagi UMKM yang belum optimal, rendahnya literasi keuangan di beberapa wilayah, dan perlunya percepatan transformasi digital untuk mencapai petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.
Peran sinergi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan di Sulawesi Utara diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan tersebut. Semangat dan potensi ekonomi yang ada di daerah ini diharapkan dapat menjadi daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi kawasan utara Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Sumber: Antara
