Bappenas memperkuat akses keuangan syariah di Kalimantan Selatan dengan komitmen yang kuat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, melalui Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosy Wediawaty, berupaya menguatkan akses keuangan inklusif berbasis data di daerah tersebut. Langkah ini diambil untuk meningkatkan nilai tambah sektor produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.
Pemanfaatan data seperti Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD) menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang akan membantu mengungkit potensi ekonomi di Kalimantan Selatan. Akses keuangan yang inklusif sangat ditekankan agar pelaku sektor produktif dapat mendorong nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan memiliki potensi besar di Kalimantan Selatan. Dengan sebanyak 849 desa berbasis tanaman pangan, 634 desa di sektor perkebunan, serta desa-desa fokus pada perikanan dan hortikultura, provinsi ini memiliki potensi desa yang beragam untuk dioptimalkan.
Infrastruktur ekonomi yang luas di Kalimantan Selatan, seperti pasar, mini market, restoran, Koperasi Unit Desa (KUD), dan Koperasi Simpan Pinjam menjadi modal penting dalam menggerakkan perekonomian di wilayah tersebut. Bappenas juga mendorong sinergi antara infrastruktur fisik dan akses pembiayaan syariah untuk memastikan transformasi ekonomi digital di sana berjalan sejalan dengan kearifan lokal.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh Bappenas, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi ekonomi Kalimantan Selatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
