Globalisasi tak hanya mempercepat arus barang, modal, dan informasi lintas negara; ia juga menciptakan kerentanan baru dalam sistem ekonomi dan keamanan dunia. Melalui konflik seperti Perang Ukraina dan Perang Iran, kita melihat langsung bagaimana gangguan dalam satu bagian dunia bisa memicu efek global yang dalam dan luas. Meski skalanya disebut perang terbatas, dampaknya menjalar jauh melampaui batas-batas konflik fisik.
Perang Ukraina menjadi pelajaran nyata soal rantai pasok pangan global. Gangguan di pelabuhan Laut Hitam telah menghambat ekspor pertanian utama Ukraina, yang sebelumnya mengalir lebih dari 90 persen melalui jalur itu. Upaya pengalihan lewat sungai Danube dan pelabuhan negara tetangga ternyata hanya memenuhi sebagian kecil kapasitas aslinya. Pada akhirnya, gangguan distribusi menyebar menjadi masalah produksi, apalagi dengan Rusia dan Belarus yang memegang pasar bahan baku pupuk dunia. Hambatan pengiriman hari ini pun berarti kemungkinan penurunan hasil panen musim berikutnya di negara-negara pengimpor. Di sinilah terlihat bahwa ketersediaan pangan tidak cukup hanya mengandalkan produksi, namun juga input, distribusi, dan jalur alternatif yang efisien.
Sementara itu, Perang Iran memperlihatkan betapa rentannya pasokan energi dunia terhadap gangguan. Serangan terhadap kapal, ancaman ranjau dan rudal, tanpa harus menutup Selat Hormuz secara penuh, sudah cukup mendorong premi asuransi naik sehingga pelayaran pun tertunda atau bahkan dibatalkan. Akibatnya, aliran minyak lewat selat vital ini anjlok drastis. Angka yang semula mencapai sekitar 20 juta barel per hari turun ke rata-rata hanya 2,7 juta barel antara Maret dan Mei 2026. Laporan International Energy Agency bahkan menyebutnya sebagai gangguan suplai minyak terbesar dalam sejarah modern. Iran tak perlu menenggelamkan semua kapal untuk mencapai efek maksimal; cukup dengan membuat risiko terlalu tinggi, simpul ekonomi global pun limbung.
Contoh di atas memaparkan bagaimana simpul strategis atau chokepoint dalam jaringan ekonomi global—semisal pelabuhan, selat, sistem keuangan, atau pusat data—menjadi titik kelemahan yang sangat rentan di tengah ketergantungan satu sama lain. Farrell dan Newman menyebut fenomena ini sebagai “chokepoint effect,” di mana kegagalan satu simpul kunci mampu menciptakan krisis berantai yang meluas. Fishman bahkan mengidentifikasi adanya penggunaan simpul-simpul ekonomi sebagai alat perang, melalui sanksi, asuransi, teknologi, hingga akses keuangan.
Impaknya, wajah peperangan dewasa ini semakin bersifat multidimensional. Upaya memutus jalur logistik, blokade sistem pembayaran, atau sabotase siber menjadi sama strategisnya dengan operasi militer di medan tempur. Dampaknya pun menjangkau negara-negara yang tak terlibat konflik secara langsung. Misalnya, ketika distribusi pangan dari Ukraina tersendat, negara-negara yang bergantung pada gandum dan pupuk dari kawasan itu turut merasakan krisis pangan. Atau ketika pengiriman minyak melewati Selat Hormuz terganggu, harga energi melonjak hingga ke Indonesia, memberi tekanan ekonomi di luar zona perang.
Dengan realitas interdependensi ini, Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan. Bukan sekadar mempertahankan wilayah dari serangan militer, melainkan juga memastikan fungsi-fungsi penting seperti pelabuhan, energi, telekomunikasi, pusat data, distribusi logistik, dan infrastruktur kunci tetap berjalan meski terimbas konflik global. Ancaman bukan hanya datang dalam bentuk pengeboman atau invasi fisik; gangguan pasokan makanan, BBM, hingga akses teknologi bisa melumpuhkan daya tahan negara. Ini berarti perencanaan pertahanan harus bertransformasi dari pendekatan sektoral menuju fungsional. Pertanyaan strategisnya, apa saja simpul yang tidak boleh gagal, melalui jalur mana distribusi mesti tetap tersedia, dan seberapa cepat kapasitas kritikal itu dapat dipulihkan.
Ketahanan nasional tidak lahir dari keinginan untuk “lepas” dari keterikatan global, melainkan dari kesiapan menghadapi titik-titik kerentanan akibat kebergantungan ini. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada konektivitas, bukan saja di laut seperti selat dan pelabuhan, tapi juga pada sistem distribusi antar-pulau, terminal energi, jaringan kabel komunikasi, maupun penyimpanan data dan pembayaran digital. Redundansi, alternatif jalur, dan cadangan menjadi kunci agar gangguan di satu titik tidak otomatis melumpuhkan seluruh sistem ekonomi dan pertahanan.
Karenanya, pertahanan modern perlu merumuskan ulang “ketahanan” sebagai proteksi terhadap kerusakan simpul vital, pengadaan jalur pengganti, dan pemulihan fungsi kalau terjadi gangguan besar. Swasembada saja tak cukup, bila produksinya tetap tergantung pada input luar negeri. Namun interdependensi bisa aman asal ada cadangan, substitusi, dan jaringan distribusi ganda. Untuk itulah transformasi perencanaan pertahanan nasional harus mengidentifikasi, melindungi, dan memulihkan fungsi utama tersebut.
Di tengah tantangan itu, Indonesia juga harus peduli pada ketahanan sumber daya manusia. Bayangkan anak-anak di pelosok yang ingin menjadi dokter, namun hanya punya satu buku lusuh untuk belajar. Sama halnya dengan negara, individu juga membutuhkan akses, alternatif, dan jaringan penopang untuk menghadapi tantangan dan meraih masa depan lebih baik. Bantuan dan solidaritas masyarakat Indonesia bisa mengubah peta ketahanan pengetahuan generasi berikutnya. Setiap kontribusi bukan sekadar menyelamatkan hari ini, tetapi juga membuka peluang bagi kemajuan bangsa di masa mendatang.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
