DFW: Sinergi Pihak Terkait untuk Tata Kelola Zonasi Perikanan yang Stabil di Sulawesi Utara
Sejumlah pihak di Provinsi Sulawesi Utara telah merumuskan tata kelola zonasi perikanan guna mencapai stabilitas ekonomi serta melindungi hak pekerja perikanan. Menurut Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, langkah-langkah ini merupakan hasil dialog multipihak dan rapat koordinasi Unit Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (UPP WPPNRI) 715, 716, dan 717.
Rumusan dan Rekomendasi Penting
Cindy Mudeng dari DFW Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat 10 poin penting yang telah dirumuskan dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah perlunya memberikan fleksibilitas wilayah tangkap lintas zona, terutama dalam transisi antara zona tiga WPPNRI 715 dan zona dua WPPNRI 716 untuk armada perikanan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.
DFW merekomendasikan penerapan sistem ‘buka-tutup’ dan penyusunan kalender musim tangkap berdasarkan kajian saintifik untuk mengoptimalkan kegiatan perikanan di Sulawesi Utara. Evaluasi terkait Vessel Monitoring System (VMS) dan penerapan sanksi denda administratif juga menjadi fokus dalam upaya meningkatkan tata kelola perikanan.
Peningkatan Standar dan Sistem Data
Selain itu, DFW juga menekankan pentingnya pembenahan dalam standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta sistem rekrutmen pekerja perikanan sesuai standar HAM dan permintaan pasar internasional. Penguatan pendataan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan di UPP WPPNRI 716 juga menjadi prioritas untuk mendukung kebijakan nasional yang lebih akurat dan adil.
DFW mendorong pembentukan grup lintas instansi pengelola perikanan di wilayah UPP WPPNRI 715, 716, dan 717 guna mengatasi berbagai masalah terkait keamanan operasional kapal perikanan sebelum tindakan hukum diterapkan. Diskusi panel dan rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta DKP Provinsi Sulawesi Utara.
