Bangunan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami kerusakan akibat pembakaran oleh massa pada Agustus 2025 akan segera direnovasi. Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) telah melakukan kajian dan menyatakan bahwa bangunan tersebut tidak layak dan perlu dibangun ulang. Keputusan ini didukung oleh Sekretaris Dewan DPRD Sulawesi Selatan, Muhammad Jabir, yang menjelaskan bahwa ruang paripurna atau gedung utama harus direkonstruksi dan didemo.
Awalnya, hanya gedung sekretariat yang ditaksir untuk direnovasi, namun setelah kajian lebih lanjut, gedung utama yang digunakan untuk rapat paripurna juga dinyatakan perlu direnovasi. Selain itu, Gedung Tower akan menjalani rehabilitasi berat. Jabir menegaskan bahwa proses penghapusan aset untuk gedung sekretariat telah diajukan, namun untuk gedung utama memerlukan pengajuan ulang.
PT Hutama Karya sedang melakukan perbaikan pada beberapa bagian bangunan seperti kantin, ruang aspirasi, ruangan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Selatan, dan mempersiapkan pemasangan lift baru. Direktur Jenderal Cipta Karya merekomendasikan rekonstruksi gedung sekretariat setelah insiden pembakaran, namun setelah kajian lanjutan, diputuskan bahwa gedung utama juga perlu direnovasi total.
Jabir menunjukkan bahwa gedung utama sudah ada sejak 1984 sehingga rehabilitasi saja bisa menimbulkan masalah di masa depan. Oleh karena itu, rekonstruksi total dianggap lebih baik. Sebelum proses pembongkaran gedung dimulai, analisis dampak lingkungan (Amdal) harus dipenuhi. Dengan demikian, pembatalan rehabilitasi gedung paripurna di DPRD Sulawesi Selatan menjadi langkah yang ditegaskan untuk mendukung pembangunan ulang bangunan tersebut.
