Uni Eropa sedang mempertimbangkan larangan seluruh transaksi mata uang kripto yang terkait dengan Rusia sebagai bagian dari upaya untuk menutup jalur keuangan alternatif yang membantu Moskow menghindari sanksi ekonomi yang diberlakukan. Langkah ini dianggap lebih efektif daripada hanya menjatuhkan sanksi kepada platform atau entitas tertentu. Hal ini disampaikan dalam laporan Financial Times yang mengutip dokumen internal Komisi Eropa.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa penyedia layanan aset kripto telah dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan barang terkait dengan konflik Rusia di Ukraina. Oleh karena itu, larangan total transaksi kripto dianggap sebagai langkah yang lebih proaktif daripada hanya menambahkan penyedia layanan kripto tertentu ke dalam daftar hitam.
Meskipun Komisi Eropa berharap untuk mencapai kesepakatan sebelum 24 Februari, yang bertepatan dengan peringatan invasi penuh Rusia ke Ukraina, sejumlah negara anggota masih menolak usulan tersebut. Mereka khawatir bahwa larangan total dapat mendorong aktivitas kripto beralih ke penyedia layanan di luar Eropa. Namun demikian, Uni Eropa terus mengkaji dan mempertimbangkan langkah tersebut sebagai bagian dari kebijakan baru sanksi yang diharapkan dapat menghambat upaya penghindaran dari Rusia.
