Saturday, November 14, 2026

Wiski dan Sofa Mewah di Lapas Cibinong, DPR Desak Pidana

Share

Komisi XIII DPR RI meminta dugaan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, tidak berhenti pada penonaktifan petugas. Jika pemeriksaan menemukan unsur pidana seperti suap atau pemerasan, pihak yang terlibat didorong untuk diproses melalui jalur hukum.

Desakan itu muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) di Kompleks Parlemen, Senin (28/9). Rapat berlangsung lebih dari 2,5 jam dan membahas temuan Ombudsman RI mengenai fasilitas yang disebut mewah di Lapas Cibinong.

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menyampaikan interupsi terkait kemungkinan adanya pelanggaran pidana dalam hubungan antara petugas dan warga binaan.

“Kalau ada unsur pidananya di dalam proses dengan warga binaan ini, entah suap-menyuap, entah pemerasan, ini juga harus diproses,” ujar Yanuar dalam rapat tersebut.

Ditjenpas sebut barang merupakan inventaris pribadi

Dalam rapat, Ditjenpas membantah anggapan bahwa fasilitas tersebut disediakan secara khusus bagi narapidana tertentu. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan, sejumlah barang yang ditemukan di lokasi merupakan milik pribadi pejabat lapas.

Menurut Mashudi, barang-barang itu mencakup televisi, perabotan rumah tangga, sofa, springbed, serta kulkas yang berisi minuman beralkohol. Ia menyebut seluruhnya merupakan inventaris pribadi Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Cibinong.

“Berdasarkan pemeriksaan sementara, televisi, perabotan rumah tangga, sofa, springbed, serta kulkas berisi 3 botol wiski dan 1 botol bir merupakan barang milik pribadi Kasi Kamtib,” kata Mashudi.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari silang pendapat yang kemudian mendorong Komisi XIII mengambil sejumlah langkah tindak lanjut. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya membacakan enam kesimpulan rapat yang berfokus pada verifikasi temuan, penegakan aturan, dan pembenahan tata kelola pemasyarakatan.

Enam langkah tindak lanjut DPR

Langkah pertama adalah kunjungan langsung Komisi XIII bersama Ditjenpas ke Lapas Kelas IIA Cibinong. Kunjungan itu ditujukan untuk membandingkan perbedaan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan pengecekan langsung yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Komisi XIII DPR RI akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata Willy saat membacakan kesimpulan rapat.

Selain kunjungan tersebut, DPR menjadwalkan rapat lanjutan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Komisi XIII juga mendorong pemberian sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melanggar, dengan penyelesaian perkara mengacu pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Komisi XIII menugaskan Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan untuk menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola dan pengawasan lapas. DPR juga mendesak pembongkaran bangunan liar serta penertiban aset di seluruh lapas Indonesia yang penggunaannya tidak sesuai peruntukan.

Source link

Baca selengkapnya

Crypto